(Semua pihak telah memiliki NPWP dan seluruh transaksi tidak termasuk pajak, kecuali soal menyatakan lain)
§ Dalam kontrak ini biasanya mereka
juga cantumkan bagaimana
cara,sistem atau klausul
pembayarannya.
§ Di samping sistem
pembayaran, sistem
pembiayaannya pun akan sangat
berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan internasional.
§ Karena itu pula dapat dinyatakan bahwa perdagangan Internasional akan lebih berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas pembiayaan (kredit) bagi jual-beli barang dalam perdagangan internasional.
Persekutuan Firma menurut Pasal 16 KUHD, merupakan persekutuan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Persekutuan firma merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata.
Persekutuan Komanditer (CV) adalah
persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. CV
adalah sebuah bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua
orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang
berbeda-beda diantara anggotanya.
Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling banyak dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis di Indonesia. PT merupakan bentuk penyempurnaan dari bentuk CV yang masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban kepada pihak ketiga.
Pemerintah Indonesia kini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur dimana sebagian besar pembiayaan tersebut, bersumber dari penerimaan pajak. Semakin besar ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyempurnakan administrasi perpajakan, meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat pajak serta pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya arti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu. Namun, kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Untuk mendukung berjalannya pembangun di Indonesia dibutuhkan peran serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, karena pada akhirnya hasil penerimaan pajak dari masyarakat juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga fungsi dari diberlakukannya pajak adalah pencapaian peningkatan ekonomi suatu negara. Sehingga pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam
sejarah reformasi Undang-Undang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan,
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 berlaku sejak Januari 1984. Undang-Undang ini
telah beberapa kali mengalami prubahan dan terakhir kali diubah dengan
Undan-Undang no 36 tahun 2008.
Dalam
Undang-Undang no 36 tahun 2008, salah satunya dibahas mengenai Objek Pajak.
Dimana objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Dalam Undang-Undang
dijelaskan pula objek yang berkenaan dengan pengenaan dan pemungutan pajak atas
penghasilan. Adapun klasifikasi dan pembagiannya diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang tersebut serta dengan sumber lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menjabarkannya dalam makalah ini yang berjudul “KLASIFIKASI OBJEK PPH MENURUT UU PPH”
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Indonesia
merupakan negara hukum. Setiap sendi kehidupan diatur oleh hukum yang berlaku
di negara ini. Salah satu implementasi hukum adalah mengenai permasalahan dalam
lalu lintas. Lalu lintas merupakan gerak atau pindah kendaraan dari suatu
tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat gerak. Penegakan hukum
mengenai lalu lintas diatur sedemikian rupa untuk menekan adanya pelanggaran lalu
lintas maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, seperti kecelakaan lalu
lintas.
Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Indonesia dilaporkan masih menjadi salah satu negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 26 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut banyak korban jiwa.
A. Dasar Hukum
-
Pasal 15, UU no 12 Tahun 1985
tentang PBB juncto UU no 12 Tahun 1994
- Ke. Dirjen Pajak No : KEP-59/PJ.6/2000 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB
Wajib Pajak PBB juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh fiskus apabila ia tidak setuju dengan besarnya penetapan pajak tersebut.
Ketentuan yang mengatur
keberatan PBB adalah Pasal 15 Ayat (1) UU no 12 Tahun 1985 yang berbunyi
sebagai berikut :
“Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
2. Surat Ketetapan Pajak.”
A. Sejarah Pajak Atas Tanah di Indonesia
Pajak
bumi merupakan pungutan yang dikenal sejak manusia hidup dengan penguasa.
Perkembangannya di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah politik. Pajak
atas Tanah sudah dikenakan kepada masyarakat
Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Berdasarkan kronologisnya,
sejarah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi dalam tiga zaman yaitu Zaman
Kerajaan, Zaman Penjajahan, dan Zaman Kemerdekaan.
1.
Zaman Kerajaan
Pemungutan pajak atas tanah telah dimulai pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan di nusantara antara lain : Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram Hindu.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan orang lain. menurut Ibnu Khaldun, manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di ttengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan. pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau mitssawal ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
